Para ahli waris rela mati diatas lahannya yang belum dibayarkan sampai saat ini"

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Sebanyak 13 orang saksi hidup dari ahli waris para pemilik lahan terus mencari keadilan. Menyusul lahan mereka yang sudah dipagari pihak Angkasapura/pemerintah namun belum mendapatkan ganti ruginya.

Pemilik lahan pada dasarnya merelakan lahan sawahnya asalkan sesuai prosedural. Lahan kami terkena pembebasan lahan pertama, oleh nya itu berikanlah ganti ruginya kepada kami, kami juga sedih karena hanya dijanji-janji saja setiap kami pertanyakan mengapa tanah kami belum dibayar, ujar Mansyur.
"Mansyur sedang menunjuk lahannya yang sudah masuk pagar Bandara"

Karena sampai saat ini sejak bergulirnya pembebasan Bandara tahun 2014-2015 sampai sekarang belum mendapatkan hak-hak kami. Kami ini orang kecil sawah ini sebagai tempat mencari makan untuk anak dan istri ketika menghasilkan padi dan hasil tanaman lainnya.

Peristiwa yang perna dialami ahli waris Basolo, ketika surat Rincik tanahnya mau diambil paksa sehingga ada kasus berdarah dirumahnya, dengan peristiwa pemukulan atas dirinya karena dokumen lahannya mau diambil paksa waktu itu.

13 orang ahli waris dari pemilik lahan yang berada dilokasi Dusun Baddo-Baddo dan Dusun Pao-Pao Kab Maros yang belum mendapatkan hak ganti ruginya. Belasan warga yang terkena perluasan Bandara, sangat berharap pemerintahan bapak Presiden agar segera melunasi janjinya perihal tanah warga kalau terkena pembangunan agar segera diganti untung oleh negara.

Bertahun-tahun kami menunggu agar segera ada panggilan menghadap untuk menerima ganti rugi atas tanah bapak saya yang memang belum dibayarkan pihak pemerintah, beber H Kulle baru-baru ini.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa semua orang tahu banyak lahan kami  yang tidak dibayarkan pemerintah sejak ada pelebaran bandara. Bahkan saya sudah dipukuli dan hampir saya mati karena mempertahankan surat kami  mau diambil paksa oleh kepala dusun waktu itu. Namun saya bersyukur karena yang bersangkutan cepat diambil sama Allah. Dia berdosa sama saya, surat tanah kami mau diambil paksa, karena tidak mau kuserahkan akhirnya marah dan memukul saya dibagian kepala sampai saya pinsang, bahkan masih membekas di kepala sampai sekarang , kenang H Kulle.

Olehnya itu, di usianya yang mencapai 80 tahun  lebih ini sangat berharap agar dirinya bersama istri nya masih menikmati uang pembayaran ganti rugi lahannya yang terkena perluasan Bandara Hasanuddin Makassar, ujarnya penuh harap.

Sebanyak 13 pemilik lahan yang sudah tertimbun dan sudah masuk pagar pertama, kedua dan ketiga seharusnya menjadi perioritas pembayarannya. Sekalipun lahan yang ada dibagian timur Bandara (Pao-Pao) masih ditanami pemiliknya padi dan tanaman lainnya, tetapi sangat mengurangi akses masuknya karena sudah dalam keadaan terpagar besi, pungkas pemilik sambil menunjukkan surat kepemilikannya kepada media ini.

Lahan warga sudah ditimbun, sudah dalam pagar tapi kok sampai sekarang belum mendapatkan haknya. Kita tidak mau seperti dipembayaran tahun 2014-2015 banyak bermasalah dan tersandung kasus hukum, menerima uang ganti rugi yang bukan pemeilik sebenarnya. Untuk itu pihak angkasa pura maupun Bandara berhati-hati dan menggunakan data yang benar siapa sesungguhnya yang paling berhak dalam menerima pembayaran ganti rugi.

Data pemilik lahan yang berada di Baddo-Baddo dan sebagian Pao-Pao yang belum menerima ganti rugi yang sudah masuk pagar Bandara' Hasanuddin Maros.

Ahli waris pemilik lahan akan iklas demi kepentingan umum dengan catatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik lahan yang terkena perluasan Bandara sangat berharap agar tidak terulang permainan kotor masa lalu, banyak yang menerima ganti ganti rugi berkali-kali yang bukan haknya. Sehingga sampai sekarang puluhan pemilik lahan yang belum menerima ganti ruginya, khususnya di Pao-Pao dan Baddo-Baddo.
(Media Indonesia Hebat/Kadir Sijaya)

Salah satu pemilik lahan anak dari Basollo yang belum mendapatkan ganti ruginya yakni Kulle.

MAKASSAR(MEDIA INDONESIA HEBAT) Puluhan pemilik lahan yang berada dilokasi Dusun Baddo-Baddo dan Dusun Pao-Pao Kab Maros yang belum mendapatkan hak ganti ruginya akan melayangkan gugatan perdata ganti rugi. Menyusul banyaknya pemilik lahan yang merasa tertipu, lahan yang terkena perluasan bandara sampai kini belum mendapatkan ganti rugi. Olehnya itu pemilik lahan akan mengadukan nasibnya melalui Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Abdul Haris, SH.

Lahan warga sudah ditimbun, sudah dalam pagar tapi kok sampai sekarang(Rabu/1/9/2020) belum mendapatkan haknya. Kita tidak mau seperti dipembayaran tahun 2014-2015 banyak bermasalah dan tersandung kasus hukum, menerima uang ganti rugi yang bukan pemeilik sebenarnya. Untuk itu pihak angkasa pura maupun Bandara berhati-hati dan menggunakan data yang benar siapa sesungguhnya yang paling berhak dalam menerima pembayaran ganti rugi.

Data pemilik lahan yang berada di Baddo-Baddo dan sebagian Pao-Pao yang belum menerima ganti rugi yang sudah masuk pagar Bandara' Hasanuddin Maros.

Ahli waris pemilik lahan akan iklas demi kepentingan umum dengan catatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik lahan yang terkena perluasan Bandara sangat berharap agar tidak terulang permainan kotor masa lalu, banyak yang menerima ganti ganti rugi berkali-kali yang bukan haknya. Sehingga sampai sekarang puluhan pemilik lahan yang belum menerima ganti ruginya, khususnya di Pao-Pao dan Baddo-Baddo.

Menurut buku F dan Buku C sertifikat yang dipegang harusnya berpedoman di Buku f dn C , sehingga sertifikat yang terbit ketahuan berasal dari mana asalnya tanah diperoleh. Pihak pemerintah jangan lagi mengulangi kesalahan pendataan . Mari perkuat kebersamaan agar lahan warga betul-betul ahli warisnya yang menerima ganti ruginya.

Belasan pemilik lahan inilah,  yang belum menerima ganti rugi, sejumlah pengacara tertarik dalam mendampingi warga untuk menggugat dan menuntut ganti rugi lahannya yang sampai sekarang belum dibayar. Sebanyak 13 ahli waris siap  memperlihatkan bukti kepemilikannya ketika digelar dipersidangan, beber Abd Haris SH.

Kami sudah melayangkan somasi kepada para pihak baik di Jakarta maupun di Makassar sebanyak dua kali, namun yang berkepentingan sesuai tujuan surat somasi tidak dijawab, untuk itu kami akan mengambil langkah hukum mencari keadilan  demi terwujudnya harapan pemilik lahan yang telah memberikan pendampingan kepada kami, kami sudah berkoordinasi teman di Jakarta ujar Abd Haris SH.

Sebenarnya kalau pemerintah mau berbaik hati dan peduli dengan warga dan tidak melibatkan lagi orang banyak, hanya simple saja, bayarkan hak warga yang belum menerima ganti rugi lahannya. Bukankah dari pemerintah yang mengatakan bahwa tidak akan ada kegiatan pembangunan/pekerjaan kalau lahan warga belum diselesaikan pembebasannya, beber Abdul Haris yang perna berpengacara sejumlah Advokat senior di Jakarta ini. Kita perjuangkan warga untuk mendapatkan hak-haknya, berdoa saja kami akan berjuang, kami juga sudah melakukan surat Somasi namun tidak  mendapatkan jawaban, bebernya (Kadir Sijaya)

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Melalui manager  PT Pelindo Indonesia IV (Persero) mengakui bahwa sudah melakukan berbagai upaya agar semua keluhan masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makasssar, Sulawesi Selatan, bahwa segalanya sudah berjalan baik.

“Bahkan sudah melakukan yang terbaik untuk mencoba mengatasi hal diantaranya untuk tidak pernah luput dari mitigasi terhadap lingkungan sekitarnya, beber Arwin. Dalam pembangunan proyek MNP ini, kami selalu berusaha memperkuat ekosistem laut dengan menggunakan material alam.

Di mana sistem konstruksi menjadi habitat baru bagi ikan-ikan yang ada, sehingga para nelayan tidak merasa terganggu mata pencahariannya nanti, ungkap Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV, Arwin baru-baru ini.

Lebih jauh dikatakannya, bahwa  pihaknya telah membuat causeway yang juga berfungsi sebagai Groin untuk mengurangi dampak sedimentasi Sungai Tallo. Serta membuat breakwater untuk mengurangi dampak abrasi dan keselamatan pelayaran maupun nelayan saat musim ekstrim akibat gelombang.

“Kami juga memasang silt curtain demi meminimalkan pencemaran, kekeruhan air laut saat konstruksi,” intinya kita sudah persiapkan segala sesuatu untuk menjaga apa yang merasa ditakuti sejumlah kalangan khususnya para nelayan, sebut Arwin dalam rilisnya kepada media, Minggu (26/7).

Untuk itu, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pemerintah serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), yang tak lain untuk memberikan solusi kepada rakyat sekitar atas adanya proyek dan lain sebagainya.

Terkait pemakaian material pasir laut, Arwin mengatakan bahwa kegiatan itu juga dilakukan sudah sesuai prosedur. “Mulai dari kelayakan lingkungan, perizinan, CSR, hingga pengawasan dan lainnya. Kami selalu berupaya untuk mengikuti prinsip taat aturan,” tukasnya.

Adapun mengenai persoalan pemindahan lokasi penambangan pasir yang diminta oleh warga Sangkarrang dalam setiap aksi demonya kata Arwin, tidak bisa sembarangan karena lokasinya telah diatur dalam Perda Sulsel Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang RZWP-3K. Disamping itu harus memiliki izin yang lengkap mulai dari AMDAL, izin tambang, izin kerja keruk.

Bahkan sebelum dilakukan kegiatan terlebih dahulu dilakukan survei bersama untuk memastikan koordinat lokasinya benar-benar berada dalam zona RZWP-3K. Adapun jalurnya dari dan menuju lokasi penambangan adalah jalur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu melaui rute Internasional. (KS/MIH