Bupati Takalar Ditengarai Semena Mena, Infokom Matikan "Media Lokal" ?

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Selama ini dalam pemerintahan terdahulu Pemkab Takalar begitu akrabnya dengan media. Tak ada pembatasan bahkan tak ada istilah media Nasional dan media lokal, semuanya berperan dalam kemajuan Takalar, tapi itu dulu.

Namun semenjak orang dari luar  daerah yang jadi Bupati Takalar, sejumlah wartawan yang  mengelola media Online penuh kekecewaan. Menyusul pembatasan media yang selama ini berperan penting dalam pemberitaan keberhasilan pembangunan yang dicapai pemerintah sebelum Dg Manye jadi Bupati.

Dalam pengelolaan anggaran belanja media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Takalar kian menyengat. Anggaran yang disebut mencapai Rp 1 miliar hingga Rp1,2 miliar pada Tahun Anggaran 2025-2026 kini berada di bawah sorotan tajam karena cenderung berkeluh kesah dengan berbagai alasan termasuk diantaranya dianggap sangat minim pada hal kalau untuk media yang selama ini menjalin kerja sama cukup memadai, kecuali kalau ada niat jahat menilep nya ?

Diperparah lagi dengan kehadiran kadis Kominfo yang baru, Sejumlah insan pers dan aktivis menduga terjadi penyimpangan sistematis dalam pengelolaan anggaran publikasi media. Dugaan itu mencakup praktik tidak transparan hingga indikasi konflik kepentingan di internal pengelola. Oleh karenanya puluhan wartawan mendesak pihak terkait untuk memeriksa penggunaan anggaran dinas terkait. Karena dikuatirkan orang didalam (internal) Kominfo yang mengelola media sendiri. Sementara media yang selama ini bermitra diabaikan seperti saat ini terjadi.  

“Ini bukan sekadar masalah administratif. Polanya terstruktur dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” ujar salah satu aktivis media di Takalar yang meminta namanya tidak disebut, Jumat(01/5/26).

Temuan di lapangan menunjukkan adanya disparitas mencolok dalam distribusi anggaran. Media nasional dan pihak yang disebut ‘orang dekat’ diduga mendapat porsi lebih besar. Sementara media lokal justru dipinggirkan.

Padahal, anggaran Rp1,2 miliar untuk publikasi dinilai tidak memberikan asas manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintahan. Ironisnya, Dinas Satpol PP yang membutuhkan anggaran untuk kesiapsiagaan, ketertiban, dan pengamanan kabupaten justru disebut kekurangan dana.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Diskominfo Takalar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut.

Publik kini menanti langkah aparat penegak hukum dan inspektorat daerah untuk mengusut dugaan penyimpangan ini. Transparansi pengelolaan anggaran publikasi media menjadi tuntutan utama agar tidak ada ruang bagi praktik yang mencederai kepercayaan publik.

Banyak kalangan menilai Bupati Dg Manye semena mena terhadap wartawan lokal, dengan menghentikan kontrak  kerja samanya dengan media lokal ? (Redaksi)