JENDERAL HADI TJAHJANTO DIHARAPKAN BISA TUMPAS MAFIA TANAH.

Jenderal Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN.

JAKARTA (MEDIA INDONESIA HEBAT) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam  kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) Mengangkat Menteri Hadi dalam tugas terbarunya menggantikan posisi Sofyan Djalil.

Selain Menteri ATR/BPN, Jokowi juga melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membutuhkan sosok tegas yang bisa "membunuh" para Mafia tanah agar tidak ada lagi ruang geraknya.

"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada media.

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional. Serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.

Selain itu, Bhima juga berharap Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan reforma agraria yang menjadi janji kampanye presiden.

"Diharapkan reforma agraria bisa tuntas sebelum 2024, atau setidaknya mengalami percepatan. Tidak sekedar dibagi-bagi sertifikat, tetapi juga bagaimana Menteri ATR berkontribusi untuk pengelolaan lahan hasil reforma agraria .Ini yang menjadi PR-nya ke depan," jelasnya.

Kita tak ingin lagi ada rakyat kecil berteriak karena ketidak adilan, tanah mereka dirampas, tanah rakyat dikangkangi penguasa dan pemodal. Bahkan pemerintah didaerah-daerah sering menjadi sorotan . Olehnya itu Jenderal Hadi Tjahjanto bisa bertindak tegas. Karena Kemudian terkait masalah pengadaan tanah untuk perumahan rakyat, atau bank tanah.

"Ini juga merupakan masalah yang krusial karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses tanah yang terjangkau untuk mendirikan/membangun rumah," ujarnya.

"Harga tanah sudah semakin tidak terjangkau, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur spekulasi tanah ataupun lahan," tambah Bhima. (Dokumen Media Indonesia Hebat-Tri)