Info update
Loading...

Berita Nasional

Gubernur Sulsel/Wakil Gub

Gubernur Sulsel/Wakil Gub
Terima Penghargaan

Ketua DPD PAN SULSEL

Ketua DPD PAN SULSEL
PAN Sulsel

Kapolres Gowa

Kapolres Gowa
Di himbau kepada masyarakat agar menghindari seperti balap liar, jgn main petasan dn jgn kriminal main kelompok.(AKBP Simanjuntak SH, SIK,MH, M.I.K

PERSILADI

PERSILADI



Berita Daerah

Berita Terbaru

Tampilkan postingan dengan label dprd. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dprd. Tampilkan semua postingan
Selasa, 14 Agustus 2018
di Tidak ada komentar :
Mantap, Komisi II DPRD Gowa Menerima Rombongan Anggota DPRD Kab Rembang, Sidoarjo dan Kota Palembang "Untuk Berguru di Kota bersejarah Kab Gowa"

Gowa-(Karya Indonesia)- Wakil Rakyat Kabupaten menerima Kunjungan Anggota DPRD Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Rembang di ruang paripurna, Gedung DPRD Gowa, Senin  (13/08/2018).

Sebelumnya Anggota DPRD Sidoarjo dan kabupaten Rembang pernah berkunjung di kabupaten pendidikan ini kecuali rombongan anggota DPRD kota Palembang DPRD baru pertama kalinya, Mereka langsung disambut hangat oleh komisi II.

Fitriadi mengatakan, dia di tugaskan untuk menerima rombongan tamu ini karena terkait APBD perubahan 2018, Penyusunan Agenda Kerja Tahunan DPRD dan pengelolaan Pendidikan gratis di Kab. Gowa, mengenai pendidikan gratis kebetulan saya pernah di komisi IV membidangi pendidikan jadi nyambung semua.

Anggota DPRD kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Rembang sekitar 50 orang ini berkunjung untuk belajar pengelolaan Pendidikan gratis di Kab.Gowa tentunya setiap daerah pasti memiliki peran pengelolaan Pendidikan gratis berbeda-beda, untuk itulah dia datang belajar kesini,” bebernya

Harapannya, semoga Kab. Gowa bisa konsisten mempertahankan prestasi dan semakin  banyak dikunjungi oleh daerah. Tentu menjadi tolak ukur dan bukti bahwa Kab. Gowa layak disejajarkan dengan kabupaten/kota maju lainnya di Indonesia.

Sementara itu Anggota DPRD Kota Palembang Ibu Sriwahyuni Perwakilan Rombongan mengatakan kab Gowa menjadi tujuan utama untuk mempelajari terkait APBD perubahan 2018, Penyusunan Agenda Kerja Tahunan DPRD dan pengelolaan Pendidikan gratis di Kab. Gowa.

Menurut Sri Wahyuni, DPRD kota Palembang ingin mencari informasi, sehingga bisa mendapat gambaran dan mengimplementasikan di daerahnya, terutama hal-hal terkait pokok-pokok pikiran tersebut.

“Untuk pokok pikiran DPRD dalam pengelolaan Pendidikan gratis di Kab. Gowa hampir sama dengan kota kami, dalam artian kita juga punya tanggungjawab ke konstituen setiap tahun kan kita melakukan Reses,” jelasnya.

Ditambahkan, DPRD Kota Palembang mempunyai kesulitan, sedangkan usulan dari masyarakat maunya harus ditindaklanjuti. Diakuinya, pihaknya memilih daerah ini sebagai fokus tujuan, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Gowa sudah cukup maju.

“Berdasarkan penjelasan Pak Fitriadi tadi, semuanya bisa dikomunikasikan yang penting usulan-usulan itu bisa diakomodir, seberapa pentingkah skala prioritasnya juga perlu diperhatikan, tambah Sriwahyuni.(Sijaya/KIN)
Jumat, 06 April 2018
Komisi B DPRD DKI Kunker Ke Diskop UKM Sulsel

Komisi B DPRD DKI Kunker Ke Diskop UKM Sulsel

di Tidak ada komentar :
Makassar, Karya Indonesia News.com-Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi B DPRD DKI sebanyak 22 orang pimpinan dan anggotanya. Kunker dewan ini khusus membidangi perekonomian ke Diskop UKM Sulawesi-Selatan, Kamis 5/4/18.
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung ketua komisi “B” DPRD Jakarta, H.Abdurrahman Suhaimi. Rombongan diterima kepala Diskop UKM Sulsel yang diwakili kepala UPT PLUT, Hj.Andi Diah,MM, didampingi konsultan PLUT dan pejabat dalam lingkup OPD Diskop UKM Sulsel.
Pertemuan berlangsung di VIP Room UKM Center Diskop UKM Sulsel, dibuka dengan sambutan selamat datang kepada pimpinan dan segenap rombongan kunjungan kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta. 
Dalam sambutannya mewakili Kadiskop UKM, Andi Diah memaparkan gambaran umum Sulawesi Selatan dan kontribusi sektor KUMKM dalam menggerakkan perekonomian.
“sejak tahun 2006 hingga 2016, sektor UMKM di Sulsel tumbuh 19,75%. Dimana, tahun 2006 total UMKM hanya mencapai 751.362 usaha, sedangkan 2016 naik menjadi 936.294 usaha atau kalau dikalkulasi tiap tahunnya UMKM bertambah 20 ribu, bebernya.
Sementara Abdurrahman Suhaimi mengucapkan rasa terimakasih setulus-tulusnya atas diterimanya dengan baik kunjungan kerja Komisi B DPRD Jakarta.
Dikatakannya, provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) selalu mencapai pertumbuhan diatas rata-rata nasional dan pertumbuhan wirausaha baru juga selalu meningkat, sehingga rombongan ingin mengetahui lebih jauh.
”Pemprov DKI jakarta punya program OK OCE sehingga rombongan bisa belajar dan menimba inspirasi dari OPD Diskop UKM Sulsel dalam penciptaan wirausaha baru dan pembinaan UMKM,” tambahnya.
Koordinator konsultan PLUT Sulsel, Bahrul ulum Ilham mengatakan, Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM sejak tahun 2014 melaksanakan program penciptaan wirausaha muda pada tiap desa. Program unggulan Pemprov Sulsel ini menargetkan 20 wirausahawan muda tiap desa selama lima tahun atau 100 wirausaha baru per desa.
“untuk pencapaian target tersebut, Pemprov menyelenggarakan diklat wirausaha baru dan memberikan paket bantuan modal yang diatur dalam Pergub No. 10 tahun 2014 tentang diklat kewirausahaan dan penghargaan wirausaha di Sulsel, pungkasnya.
Acara yang penuh susana keakraban ini dilanjutkan dengan penukaran cindera mata dan dialog interaktif bersama OPD Diskop UKM Sulsel dengan rombongan Komisi DPRD DKI.(Kadir Sijaya /KIN.com)
Selasa, 16 Februari 2016
no image

Wakil Rakyat Komisi II Bereaksi atas Kelangkaan GAS Di Tarakan

di Tidak ada komentar :
Tarakan- Kaltara Post, Masalah kelangkaan Gas yang selama ini terjadi, kini wakil Rakyat di DPRD Tarakan turun Gunung melihat dan mendengar apa keluhan masyarakat. Gas bagaikan momok bagi rakyat kecil, pasalnya susah mendapatkannya. Kalaupun ada sangat mahal dari harga patokan eceran. Ini sudah tidak adil karena menyangkut hidup hajat orang banyak, beber Dewan, Selasa 17/2. Komisi II dalam rapatnya yang dipimpin H.Jamaluddin SE,(PAN) sebagai ketua Sidang yang membidangi Ekonomi, Kesejahteraan dan Pendidikan. Pada kesempatan tersebut, sejumlah anggota Dewan memberikan pandangannya, bahwa Gas yang dianggap menghilang dengan harganya melambung dari harga pasaran. Menurut salah satu anggota Dewan, Herman Hamid (Demokrat) bahwa gara-gara Gas masyarakat terjadi gesekan. Dikatakannya bahwa yang perlu ditekankan adalah pendistribusiannya yang perlu dikawal. Sehingga muda kontrolnya, jangan lagi masyarakat berteriak, kasian.

Herman Hamid, mengatakan bahwa masalah ini sudah berkali-kali terjadi.
Seharusnya ada antisipasi dari dinas terkait. Bahkan wakil Rakyat menyarankan agar ada tindakan tegas. Termasuk Pangkalan Gas menjadi sorotannya. Untuk kedepan harus ada ketegasan dari pihak Dinas maupun elemen terkait, ujarnya.

Lain halnya H.Ruddin dari partai Golkar yang banyak menyoroti karena tidak adanya ketegasan dari pihak terkait, kasian masyarakat yang selalu menjadi korban. Pada hal masalah Gas 3 kg adalah haknya masyarakat bawah. Kita tidak mau masyarakat menjadi korban ketidak mampuan melawan situasi seperti ini, tegas H. RUDDIN.

Intinya ada penyiapan kartu kendali, sebagai pegangan masyarakat agar tidak menjadi bulan-bulanan karena masyarakat punya hak.
Saat ini Gas dianggap susah didapat, ada ketika dibeli dengan harga yang tinggi, sementara kalau mau membeli dengan harga normal sesuai harga eceran dipasaran jangan harap bisa dapat. Ini kan ironi dan kasian masyatakat kategori miskin, ujar Edi Patanan dari PDIP.
Demikian halnya yang dikatakan H. M Rusli Jabba bahwa hal ini bisa diatasi kalau semua pihak dan elemen terkait berjalan sebagai mana mestinya.

Sementara Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Drs Untung P mengatakan bahwa intinya semua harus ada ketegasan dalam menjalankan aturan yang sudah digariskan, kita jangan hanya suka mengkritik tapi tidak bisa melaksanakan ketegasan dilapangan. Masalah Gas ini sering menjadi momok masyarakat Tarakan karena tidak adanya pihak terkait yang berikan sangsi berat, termasuk kami minta semua pihak khususnya yg terkait agar ada ketegasan, berikan sangsi tegas.

Kita jalankan aturannya saja agar apa yang selama ini terjadi terutama Gas yang dianggap langkah dan mahal, Maka semua yang terkait harus tegas jalankan rolnya. Jika
Aturannya benar-benar dikedepankan oleh semua pihak, ujar Untung P.

Sementara dari Partai Golkar, H. Hamid , menyampaikan pandangannya bahwa Harus ditata tapi jangan perna merugikan orang lain. Untuk menegakkannya perlu ada ada acuan hukumnya, sehingga aturan penerapan termasuk sangsinya bisa dipertanggung jawabkan.  Dewanpun sangat setuju kalau ada ketegasan tapi jangan ada yang merasa dirugiakn. Jangan ada masalah yang ditimbulkan jika aturannya ditegakkan. Karena yang pasti masyarakat kecil harus terlindungi.

Diakhir rapat sebagai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi masalah Gas,  Untung P, tentu memberikan aspirasi kepada wakil rakyat yang sudah menyempatkan waktunya untuk membahas masalah rakyat. Karena kitapun ingin semua elemen yang terkait bisa menjaga kebutuhan rakyat khususnya di Tarakan agar aman. Termasuk didalamnya ada ketegasan menjalankan rolnya, sehingga aturannya betul-betul dijalankan, papar Untung P

Para wakil rakyat menitipkan pesan kepada Pak Untung agar dibuatkan beberapa pangkalan penyaluran Gas agar masyarakat mudah mendapatkannya. Termasuk Pendistribusiannya, pangkalan dan Agennya harus terpantau dengan baik, himbau para wakil rakyat di Komisi II melalui pimpinan sidangnya H. Jamaluddin SE. Dikatakannya bahwa bahwa harus ada ketegasan dari berbagai pihak khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jalankan aturannya, kita tak ingin masyarakat bawah yang dikambing hitamkan. Rakyat sudah tidak berdaya kalau keadaan ini terus terjadi, kasian rakyat kecil, jelas Jamaluddin dari Partai PAN (Kadir)
Langganan: Postingan ( Atom )

Random Post

Back To Top