Info update
Loading...

Berita Nasional

Gubernur Sulsel/Wakil Gub

Gubernur Sulsel/Wakil Gub
Terima Penghargaan

Ketua DPD PAN SULSEL

Ketua DPD PAN SULSEL
PAN Sulsel

Kapolres Gowa

Kapolres Gowa
Di himbau kepada masyarakat agar menghindari seperti balap liar, jgn main petasan dn jgn kriminal main kelompok.(AKBP Simanjuntak SH, SIK,MH, M.I.K

PERSILADI

PERSILADI



Berita Daerah

Berita Terbaru

Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 18 September 2019
Nurdin Abdullah Hadirkan Pemerintahan Terbuka, Transparan, Bersih dan Melayani

Nurdin Abdullah Hadirkan Pemerintahan Terbuka, Transparan, Bersih dan Melayani

di Tidak ada komentar :

MAKASSAR (KARYA INDONESIA) Menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih dan melayani menjadi salah satu misi utama Pemerintah Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah (NA). Dengan tatakelola pemerintahan terbuka yang partisipatif maka akan hadir pemerintahan yang good governance, clean dan open government.


Gubernur NA diberbagai forum menyatakan tekadnya untuk menghadirkan pemerintahan di Sulsel yang terbuka, transparan dan partisipatif sehingga rakyat ikut berkolaborasi dalam percepatan pembangunan, melibatkan masyarakat untuk melawan kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan.

Gubernur NA mengatakan bahwa menghadirkan tatakelola pemerintahan yang terbuka transparan dan inklusif tersebut tidak hanya pada level provinsi dan seluruh kabupaten/kota, akan tetapi termasuk menyasar tatakelola pemerintahan desa se-Sulsel sebagai pemerintah terdepan dan ujung tombak keberhasilan kinerja pemerintahan di Sulsel.

Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Prov Sulsel, Andi Hasdullah dalam rilisnya, Rabu (18/09/2019) mengatakan bahwa kebijakan Pak Gubernur Nurdin Abdullah dalam keterbukaan informasi publik yang inklusif bersama pemerintah kab/kota dan seluruh desa di Sulsel siap untuk ditindaklanjuti dengan meluncurkan program keterbukaan informasi publik melalui peran dan fungsi PPID desa dengan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Hasdullah menambahkan, di triwulan akhir tahun 2019 akan melakukan bimbingan teknis untuk para kades dan sekdes yang melibatkan 1000 desa dari 2255 desa di Sulsel, selebihnya kita akan lanjutkan di tahun 2020 sehingga seluruh desa di Sulsel akan membentuk PPID desa yang bertugas untuk memberikan layanan info publik desa.

Kegiatan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk mengawal dan memperkuat program pembangunan di desa, baik itu anggaran yang bersumber dari dana desa, program pemerintah pusat masuk desa, pemerintah provinsi masuk desa, kabupaten yang masuk kedesa. Bahkan program swasta masuk desa dan berbagai informasi pemerintahan desa lainnya.

Dalam program keterbukaan informasi desa ini kita akan mendorong para bupati, Diskominfo kabupaten, PPID kabupaten, camat dan instansi terkait lainnya untuk mengawal program ini melalui monev rutin dan berkelanjutan sampai dipastikan semua desa di Sulsel sudah melaksanakan layanan informasi desa melalui optimalisasi peran dan fungsi PPUD desa.

Hasdullah berharap program gerakan keterbukaan informasi desa ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan dukungan para bupati, camat dan para kepala desa dan ini menjadi salah satu program inovasi Diskominfo Sulsel karena gerakan keterbukaan informasi publik berbasis desa ini dimulai dari Sulawesi Selatan.

"Sebelum pelaksanaan program tersebut, saya Kadis Kominfo-SP akan melaporkan lengkap kepada gubernur NA, lanjut berkordinasi dengan para bupati dan instansi terkait lainnya, kemudian dalam acara itu akan dilakukan penandatanganan MoU antara KIP Pusat dengan Gubernur Sulsel dan para bupati terkait komitmen untuk keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan,"pungkas Hasdullah.(K.Desi)
Rabu, 14 Agustus 2019
Kadis Kominfo "Tatakelola Pemerintahan Sulsel Dalam Koridor yang Tepat"

Kadis Kominfo "Tatakelola Pemerintahan Sulsel Dalam Koridor yang Tepat"

di Tidak ada komentar :

MAKASSAR ( KARYA INDONESIA) Kepala Dinas [Kadis] Kominfo Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan Andi Hasdullah dalam releasenya mengatakan bahwa untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik.
Menjadi suatu keniscayaan seiring dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis yang berubah dengan sangat cepat.

"Baik itu tuntutan era digital sistem, tuntutan masyarakat sipil,  tuntutan budaya dan nilai spritual termasuk tuntutan kompetitif daya saing daerah lokal dan global sehingga mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik itu tidak lagi menjadi suatu pilihan tapi sudah menjadi keharusan", lanjut Hasdullah

Bagi dia, transformasi menuju tatakelola good governance di Sulawesi Selatan kini sudah dalam koridor yang tepat [on the right track position] karena proses menuju tatakelola yang baik itu langsung di kendalikan oleh pimpinan tertinggi pemerintahan Gubernur Nurdin Abdullah.

Laju perubahan prilaku suatu pemerintahan bisa saja ditekan dari faktor ekternal tapi kalau faktor internal mental blok resistensi tinggi maka perubahan itu akan berproses lamban bahkan bisa jalan di tempat tapi kalau dorongan perubahan itu dari dalam apalagi langsung pucuk pimpinan yang tegas dan komitmen [strong leader] maka perubahan prilaku pemerintahan yang baik itu akan berjalan cepat

"Perubahan prilaku organisasi pemerintahan yang baik itu ada beberapa faktor kunci starting poinnya yang perlu diperhatikan seperti pertama tatakelola harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada [don't ever agains the low], kedua mendorong sistem pemerintahan digital SPBE dan peningkatan kualitas layanan publik, ketiga menghadirkan perencanaan yang matang dan kinerja terukur yang berorientasi hasil nyata, keempat  pemerintahan yang terbuka transparan dan membangun kolaborasi sinergitas internal ekternal yang berbasis kerakyatan", tukasnya.

Kemudian kata Andi Hasdullah, proses transformasi itu pasti berkonsekwensi memunculkan dinamika dan goncangan karerna pola lama dipaksa untuk berubah memasuki pola baru.

"Menyasar mulai dari perubahan pola pikir [change of mind], berkomitmen kemudian menjadi prilaku perorangan dan pada ahirnya menjadi prilaku organisasi, hal itu kini sedang dan telah berproses di Sulawesi Selatan dibawa kendali Gubernur Nurdin Abdullah, tentu kita support semoga semuanya dilancarkan untuk kemajuan dan kesejahtraan rakyat Sulawesi Selatan", tutup Hasdullah, Rabu [14/08/2019] saat dikonfirmasi media, via mobile phone.(K.Sijaya)
Minggu, 04 Agustus 2019
Hak Angket DPRD, Tak Membuat Professor Takut, Dirinya Dipilih Rakyat Sulsel.

Hak Angket DPRD, Tak Membuat Professor Takut, Dirinya Dipilih Rakyat Sulsel.

di Tidak ada komentar :

MAKASSAR (KARYA INDONESIA) - Dalam sepekan ini, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah disibukkan dengan agenda Hak Angket. Banyak pejabat takut dengan dengan agenda ini. Namun dirinya justru sangat bersyukur karena akan terungkap siapa yang salah dan siapa yang benar.
Jangan coba-coba lagi menjalankan kebiasaannya, doyan bermain curang ataupun main mata, karena saya bersama Wakil Gubernur akan bersihkan itu.

"Saya dipilih oleh rakyat, saya jadi Gubernur karena pilihan rakyat bukan siapa-siapa dan tentu saja Takdir Allah yang ngatur. Sehingga kalau saatnya tiba maka saya rela, asal dengan cara yang benar. Saya juga bukan tipe pemimpin ambisi jabatan, beber Nurdin Abdullah.

Saat ini ini bersama Wakil Gubernur sangat konsen dengan program pembangunannya, pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulsel. Untuk itu kami bekerja dengan ihklas karena rakyat jualah yang memilih saya denga ikhlas sehingga bisa jadi Gubernur.

Kalau selama ini ada segelintir orang mencibirnya, pada hal pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan. Sudah ada yang kasat kusut dalam menyikapi kebijakan nya. Tapi demi pemerintahan yang baik , bersih dan tidak tersandra dengan masalah yang selama ini di duga bengkok, maka pihaknya akan meluruskan orang-orang yang selama ini keenakan dalam jabatan yang diembannya.

Dalam pemerintahannya, Gubernur NA menggaet dan mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk ke lingkungan Pemprov Sulsel. Upaya ini untuk menjauhkan pemerintahan yang di nahkodainya jauh dari korupsi.

Semua kami dorong, termasuk LSM dan Wartawan, silahkan kritisi jika ditemukan adanya indikasi korupsi, saya terbuka demi mendapatkan pemerintahan yang bersih, ujarnya.

Menurut Gubernur, dirinya juga tak akan menghalang-halangi jika pihak aparat, baik KPK, kejaksaan maupun kepolisian melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap pejabat pemprov, bahkan kepada keluarga Gubernur dan Wakil Gubernur jika ada indikasi melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Kepada wartawan, hari ini dia menyatakan,  tak gentar untuk melakukan "bersih-bersih" di lingkungan pemprov Sulsel, meskipun dibayang-bayangi ancaman "impeachment" atau pemakzulan dari Pansus Hak Angket DPRD Sulsel.

"Bagi saya clean goverment dan good goverment itu memang harus ditegakkan. Saya tak gentar, jika ada pihak-pihak yang tak senang dengan tindakan saya melakukan bersih-bersih dalam pemerintahannya. Menegakkan kebenaran memang berat karena banyak tantangannya.

Tapi demi sebuah perjuangan dan menjalankan pemerintahan yang baik tentu harus berpihak kepada rakyat, mensejahterakan dan memenuhi apa maunya rakyat tentu menjadi utama dalam sebuah pemerintahan. Membangun dari hulu hingga hilir, memeratakan pembangunan  di semua daerah di Sulael, tentu jauh lebih efektif  manfaatnya ketimbang yang remeh temeh seperti Hak Angket yang digelindingkan oleh DPRD Sulsel itu. (K.Sijaya)
Langganan: Postingan ( Atom )

Random Post

Back To Top